Updates.
INDUSTRI - Ketika berbicara tentang penjajahan Jepang di Indonesia, kebanyakan orang langsung teringat akan masa kelam pendudukan militer Jepang selama Perang Dunia II. Namun, ada dimensi lain yang lebih halus tetapi tidak kalah signifikan: dominasi Jepang di sektor industri pasca-kemerdekaan. Fenomena ini seringkali disebut sebagai bentuk "penjajahan ekonomi" atau "penjajahan industri, " di mana Indonesia, alih-alih menjadi pemain utama dalam industrinya sendiri, malah terjebak sebagai "buruh pabrik" dalam rantai produksi global yang dikuasai oleh Jepang.
Dominasi Jepang dalam Sektor Industri Indonesia
Sejak tahun 1960-an, Jepang memainkan peran besar dalam menguasai sektor manufaktur Indonesia, mulai dari otomotif, elektronik, hingga infrastruktur berat. Dengan investasi besar-besaran yang masuk, perusahaan Jepang seperti Toyota, Honda, Panasonic, dan Mitsubishi mendirikan pabrik-pabrik di Indonesia. Di satu sisi, langkah ini membawa keuntungan, seperti lapangan pekerjaan bagi jutaan pekerja Indonesia dan transfer teknologi. Namun, di sisi lain, pola investasi ini lebih sering memposisikan Indonesia hanya sebagai tempat produksi murah—bukan sebagai negara inovator.
Alih-alih menjadi pusat inovasi, Indonesia lebih banyak terjebak dalam pekerjaan yang berorientasi pada keterampilan rendah. Pekerja Indonesia seringkali hanya dilibatkan dalam proses perakitan (assembly line), sementara desain, riset, dan pengembangan (R&D) tetap dilakukan di Jepang. Akibatnya, alur nilai tambah terbesar tetap mengalir ke Jepang, sementara Indonesia hanya menerima upah buruh yang relatif rendah.
Minimnya Transfer Teknologi
Salah satu ironi dari hubungan industri ini adalah minimnya transfer teknologi yang benar-benar bermanfaat bagi pengembangan kapasitas nasional. Jepang lebih memilih menjaga rahasia dagangnya dan hanya memberikan pelatihan teknis yang terbatas. Para pekerja Indonesia diajari cara mengoperasikan mesin, tetapi tidak diajari cara mendesain mesin tersebut. Dengan kata lain, Jepang memanfaatkan tenaga kerja Indonesia untuk meningkatkan efisiensi produksi mereka, tanpa memberikan peluang bagi Indonesia untuk memajukan industrinya sendiri.
Akibatnya, hingga saat ini, Indonesia tetap bergantung pada impor teknologi tinggi dari Jepang. Ketergantungan ini memperlemah daya saing industri lokal dan membuat Indonesia sulit lepas dari posisi sebagai negara konsumen dalam perdagangan global.
Peluang yang Hilang
Jika dibandingkan dengan Korea Selatan atau bahkan Tiongkok, pola hubungan industri Jepang-Indonesia terasa timpang. Korea Selatan, misalnya, mampu memanfaatkan investasi asing untuk memperkuat industrinya sendiri. Dalam beberapa dekade, Korea Selatan bertransformasi dari negara miskin menjadi salah satu pusat teknologi dunia, dengan merek-merek seperti Samsung dan Hyundai yang mendunia. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan dengan Jepang tidak selamanya menjadi halangan, tetapi membutuhkan strategi nasional yang kuat agar hubungan tersebut menghasilkan manfaat jangka panjang.
Indonesia, sayangnya, tidak memiliki strategi yang jelas dalam memanfaatkan investasi Jepang untuk memperkuat industri lokal. Regulasi yang lemah dan korupsi sistemik seringkali menjadi penghambat, sehingga peluang untuk menciptakan "pelajaran industri" dari hubungan ini terbuang begitu saja.
Menjadi Buruh Pabrik: Pilihan atau Keadaan?
Stigma "menjadi buruh pabrik" seringkali dilihat sebagai bentuk keterjajahan modern. Namun, apakah ini semata-mata kesalahan Jepang? Ataukah ini adalah refleksi dari kurangnya visi jangka panjang dari pemerintah Indonesia? Dalam beberapa kasus, pemerintah Indonesia memang terlalu fokus pada manfaat jangka pendek, seperti membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kemandirian ekonomi.
|
Baca juga:
TOGAF 9 Executive Overview
|
Kebergantungan pada investasi Jepang di sektor manufaktur membuat Indonesia kehilangan peluang untuk membangun industrinya sendiri. Misalnya, mengapa Indonesia tidak bisa menciptakan merek mobil nasional yang mampu bersaing di pasar global? Mengapa riset dan pengembangan teknologi otomotif atau elektronik di Indonesia masih sangat minim? Jawabannya kembali pada kurangnya keberanian untuk berinvestasi pada sumber daya manusia dan teknologi lokal.
Pelajaran yang Bisa Diambil
Meskipun tampaknya tidak banyak pelajaran positif yang bisa diambil dari dominasi industri Jepang, hal ini seharusnya menjadi peringatan bagi Indonesia untuk lebih serius membangun kemandirian ekonominya. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa diambil:
1. Mengembangkan Industri Lokal: Pemerintah perlu memberikan insentif bagi perusahaan lokal untuk berinvestasi dalam riset dan pengembangan teknologi. Kerja sama dengan Jepang harus diarahkan pada transfer teknologi yang nyata, bukan sekadar alih keterampilan dasar.
2. Investasi pada Pendidikan dan Pelatihan: Agar tidak terus menjadi "buruh pabrik, " Indonesia perlu fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam bidang teknologi dan manajemen.
3. Regulasi yang Mendukung Kemandirian: Regulasi investasi asing harus dirancang untuk mendorong perusahaan multinasional berbagi pengetahuan dan teknologi dengan mitra lokal. Misalnya, mewajibkan perusahaan asing untuk bermitra dengan perusahaan Indonesia dalam pengembangan produk.
4. Membangun Merek Nasional: Indonesia harus berani menciptakan produk dan merek nasional yang mampu bersaing secara global. Langkah ini membutuhkan keberanian untuk berinvestasi pada inovasi, bukan hanya produksi.
Dominasi Jepang dalam industri Indonesia memang membawa manfaat jangka pendek, tetapi juga menciptakan ketergantungan yang sulit dihilangkan. Pelajaran terbesar yang bisa diambil adalah pentingnya memiliki visi nasional yang kuat untuk membangun industri lokal yang mandiri dan berdaya saing. Jika Indonesia tidak ingin terus dijajah secara industri, maka investasi pada teknologi, pendidikan, dan regulasi yang berpihak pada kemandirian harus menjadi prioritas. Dengan langkah yang tepat, Indonesia bisa beralih dari posisi "buruh pabrik" menjadi pemain utama dalam ekonomi global.
Jakarta, 16 November 2024
Hendri Kampai
Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia/JNI/Akademisi
Subhan Riyadi 
Zulfahmi 
Narsono Son 
Achmad Sarjono 
